Dengan adanya berita tentang penangkapan ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy karena kasus suap, banyak orang Indonesia mulai menanyakan seberapa parah korupsi terjadi di kubu politik dan koalisi kampanye Jokowi.

Saat berkomentar tentang penangkapan ketua PPP, Laode Syarif, wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa 60 persen kasus yang ditangani oleh lembaga anti-korupsi terkait dengan koalisi Jokowi.

Bapak Syarif mengingatkan masyarakat menjelang pemilihan bahwa mereka harus "memilih mereka yang jujur". Diatas bermaksud memberikan petunjuk bagi masyarakat Indonesia untuk tidak memilih Jokowi.

Dalam kata lain, apabila Jokowi dan para pendukungnya terbukti menghancurkan kepercayaan rakyat, rakyat selayaknya berhenti memberikannya dukungan. Jelas dengan meningkatnya angka pengangguran dan kenaikan pajak, rakyat tidak mampu menerima adanya korupsi dalam lima tahun kedepan ini.

Untungnya tepat sebelum Pemilu presiden Indonesia topeng kubu Jokowi perlahan mulai terbuka. Penangkapan Muhammad Romahurmuziy bukanlah bukti yang pertama atas adanya pelanggaran terhadap bangsa.

Sudah saatnya bangsa Indonesia mengakhiri koruptor-koruptor yang berkuasa, dan terus menerus menghisap kekayaan bangsa untuk mendanai proyek-proyek pribadi Korupsi mereka. Dalam satu bulan ini kita masih dapat mengirim pesan kepada semua, cukup sudah!