8d9b42726140c884b94644f93f00128a.jpg

Pangeran Mako (patut diduga) disiapkan PKC menjadi RI 1

***
Kontestasi pilpres 2019 memang masih menyisakan waktu 3,5 bln kedepan. Dan masih banyak kemungkinan yang akan terjadi.

Banyak pertanyaan, analisa maupun asumsi-asumsi yang dibangun berdasarkan perkembangan terakhir. Yang menurut saya banyak mencuat adalah soal pilihan Cawapres 01, KMA

Dan kalau jujur kita menilai, banyak disebut semacam 'blunder' dari Incumbent. Memakan umpan dari oposisi.

Sudah sepuh, rentan dengan kondisi kebugaran fisiknya, tentu jomplang bila disandingkan sandiaga uno. Cawapres idola barisan 02.

Apa yang kira-kira menjadi pertimbangan dari incumbent? Benarkah incumbent termakan umpan dari oposisi?

Baiklah, mari kita analisa satu persatu. Apakah benar demikian?

Secara umum diketahui, 'takutnya' rezim ini pada tokoh sentral oposisi HRS, merupakan hal yang sulit dibantah. Setiap seruan, amanat, petunjuk atau ajakan dari Imam Besar HRS pada umat islam, selalu diambil langkah antisipasi. Beraroma paranoid.

Ijtima Ulama adalah bukti shahihnya.

Demi menjawab langkah gambit raja, barisan oposisi. Pihak incumbent akhirnya diluar dugaan justru mengangkat KMA sebagai calon wakil presiden. 

Setelah sebelumnya santer terdengar Mahfud MD yang akan terpilih. Namun hanya selisih hitungan jam, KMA akhirnya mendampingi JKw. Dengan perhitungan, langkah ini adalah sebagai respon dari ‘wacana’ PS-UAS. Yang memang sempat viral di medsos.

Drama pun menyeruak ke ruang publik, ditingkahi bumbu penyedap bagai  telenovela di tivi. KMA -walau harus dituntun- akhirnya resmi ikuti prosesi resmi jadi Cawapres. 

Tapi publik sampai kini masih bertanya-tanya, benarkah incumbent menggamitnya untuk meraih suara umat islam?

Secara kalkulasi politik, incumbent memang dinilai tidak mesra dengan umat islam. Minim keberpihakan. Kalau tak mau disebut, berseberangan, bahkan secara sporadis dapat dikatakan memusuhi. 

Pembubaran HTI, lembeknya rezim terhadap kasus Ahok, maraknya pembiaran sekte syiah, banyak ulama kena kasus hukum. Hingga soal transparansi penggunaan dana haji, disinyalir menjadi penyebabnya.

Tapi ada satu poin penting yang belum dihitung, oleh para analis. Dalam kontestasi Pilpres 2019 dan kaitannya dengan terpilihnya KMA. Yakni soal Ahok. Sang Putera Mahkota Jinping. Yang akan bebas di Januari 2019 ini.

Dimana di Singapura pada 21 Oktober 2015, Ahok secara terus terang, menyatakan niatnya menjadi RI 1.

Ahok bercerita, ada warga yang takut sistem pemerintahan Jakarta rusak jika tak dipimpin Ahok. "Habis Bapak enggak jadi gubernur lagi, gimana dong? Nanti kami dicekik lagi," kata Ahok menirukan pernyataan warga. (tempo). https://metro.tempo.co/amp/711547/terungkap-ahok-mau-maju-jadi-presiden-rekaman-ini-buktinya

Dengan demikian, pernyataan resmi Ahok, baik di tempo, merdekacom ataupun detik. Menyiratkan adanya ‘keyakinan’ akan maju sebagai calon Presiden RI di Pilpres 2019.

Dengan asumsi, akan berpasangan (lagi) bersama duetnya di Pilkada DKI 2012, Jkw. Memakai pola yang sama, menjadi wakil dahulu. Untuk kemudian, demi terwujudnya Indochina Raya 2025. Jkw di tahun kedua pemerintahan, setelah terpilih di Pilpres 2019.

Undur diri. Menghapus jejak rimbunan kasus dugaan korupsi. Dan nantinya -calon wapres- bisa jadi akan dimunculkan calon pengganti lainnya, seperti Hary Tanoe misalnya.

Keinginan Ahok tadi bukan tidak mendapat hambatan atau sliding tackle dari para tokoh nasional. Prof YIM misalnya. Ia mengatakan, bahwa sesuai dengan isi pasal 6 UUD 1945 Amandemen 2003.

Rumusan Pasal 6 ayat 1 UUD 45 yang baru menyatakan bahwa “Presiden adalah warga negara sejak kelahirannya dan tidak pernah memperoleh kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.”

Dalam konteks tersebut, Yusril Ihza Mahendra Yusril memberi contoh tentang Ahok yang pernah menyatakan niatnya menjadi presiden. Menurut UUD 45, katanya, Ahok tidak bisa menjadi presiden karena tidak memenuhi syarat, sebab tidak terlahir sebagai warga negara Indonesia.

“Mengapa Ahok tidak terlahir sebagai WNI? Jawabannya sederhana karena ayah Ahok, Tjung Kim Nam adalah warga negara Tiongkok. Sebelumnya beliau mempunyai dwi kewarganegaraan," tuturnya.(tempo)

Jadi, secara kalkulasi politik. Sebenarnya Ahok sudah memprediksi akan hal tersebut diatas. Soal resistensi umat islam dari calon pemimpin non muslim, soal identitas dia yang baru mendapatkan WNI di tahun 1986. Serta ingatan publik akan perilaku kasarnya terhadap pribumi.

Disinilah seninya. Berdasarkan seni kemungkinan, untuk hal resistensi umat islam pada tokoh pemimpin non muslim yang maju tadi. Sementara ini labelnya sudah ditambal oleh KMA. Sebagian umat islam yang buta politik dan pro rezim sekarang, tentu akan memilih KMA. Walau kemudian, kecele karena KMA (kuat dugaan) akan di replace oleh super subs, Ahok.

Soal identitas Ahok yang tidak beridentitas WNI sejak kelahirannya, akan disiasati dengan amandemen pasal 6 tadi. Bukankah fakta menyebutkan. Sepanjang 2014-2019 banyak pelanggaran UU, namun rezim secara congkak tetap jalan terus?

Sementara, untuk hal terakhir. Yakni kenangan buruk publik soal attitude dia terhadap kaum pribumi. Peran oknum aparat, penjilat kekuasaan, buzzer berbayar akan dikerahkan untuk membungkusnya menjadi sosok hero. Ingat gak sosok anti korupsi ahok di media pada tahun 2016? Hehehe..

Jadi, ada hitungan yang menyebutkan. Dalam perjalanannya. Jika rezim ini ‘memaksa’ menang dengan segala cara. Hal pertama yang dilakukan, adalah merubah aturan main bernegara. Hingga tiada tersisa bagi publik, sedikit saja atmosfer untuk bersuara atau berpendapat. Mirip-mirip Korut malahan. Bisa jadi, aturan forbidden city akan 100% diadopsi oleh rezim.

Kemudian, KMA akan diganti oleh pangeran mako dengan alasan kesehatan, dan lain sebagainya. Intinya memberi ruang pada sosok terpilih untuk masuk dalam istana. Setelah KMA tadi, sukses merebut basis pemilih umat islam buta politik. Suara umat islam yang sebagian sudah terkunci di KMA, akan secara legal direngkuh oleh Zhang Wan Xie. Disaat bersamaan, sifat represif rezim makin menjadi. Sekulerisme akan terang-terangan.

Dan terakhir, menuju Indochina 2025 -yang termaktub dalam China Raya Politik Overseas- ratusan juta warga negara tiongkok akan berbondong-bondong masuk sini secara resmi. Karena, mereka sudah memegang pemerintahan secara konstitusional. PDIP digunakan sebagai pintu masuk, KMA dipakai sebagai alibi politik. Dan akhirnya anak emas Jinping akan bertahta di Istana Merdeka.

Mungkinkah asumsi ini bisa terjadi? Semoga saja tidak terjadi. Mari kita lawan secara konstitusional, melalui gerakan 2019 Ganti Presiden. Pilihan akal sehat, adalah Prabowo-Sandi untuk Indonesia Adil Makmur.

 

Sekian.

abumumtaz



Created: 02/01/2019
Visits: 146
Online: 0